Terdapat beberapa dampak yang mungkin terjadi setelah diberlakukannya program wajib registrasi nomor handphone menyesuaikan dengan identitas NIK KTP asli kita, berikut penjelasannya:
1) Traffic dan aktivitas kita akan dipantau dan dikontrol
Dengan diberlakukannya program wajib registrasi ulang kartu SIM dengan menyesuaikan nomor NIK identitas KTP maka akan semakin memudahkan pemerintah untuk mengontrol aktivitas serta lalu lintas pengguna nomor handphone, dampak positifnya segala penipuan, terorisme, berita hoaks, akan terungkap. Akan tetapi, dampak negatif dari pemberlakuan program tersebut yaitu terciptanya pemerintahan anti-kritik berbasis teknologi. Setiap orang yang membicarakan atau sekedar mengeluh mengenai keburukan kinerja pemerintah akan terdeteksi, sehingga akan mempermudah pemerintah menindaklanjuti aktivitas tersebut.
2) Pembayaran pajak akan diakumulasikan sesuai jumlah ataupun jenis penggunaan Gadget
Poin yang kedua ini lagi-lagi sangat menguntungkan bagi pemerintah untuk menertibkan pembayaran pajak, lebih lagi seperti yang dicanangkan sebelumnya bahwa penggunaan gadget akan dikenakan pajak, tentu akan memudahkan pemerintah mengakumulasikan jumlah pajak yang harus dibayar perorangnya. Pemerintah dapat mengendalikan keterlambatan pembayaran bajak dengan menangguhkan nomor yang belum membayar pajak.
3) Harga pasar provider akan menjadi satu komando dan diterapkannya sistem paksaan harga
Beberapa tahun belakangan ini kita sudah bisa memilih secara bebas provider melalui promo-promo murahnya, berbagai provider berkompetisi demi mendapatkan minat kita untuk membelinya. Akan tetapi, setelah diberlakukannya batasan penggunaan nomor handphone 3 unit, maka akan menutup persaingan promo dari berbagai provider. Harga paket kuota akan melambung, sehingga kita 'mau tidak mau' harus membelinya melalui pulsa dengan provider yang itu-itu saja.
4) Berbagai Jenis Transaksi E-Money Akan Diawasi
Poin nomor empat ini masih berkaitan tentang pengawasan, pengendalian, serta dapat menjadi sebuah pemaksaan. Pasalnya, dengan mengetahui aktivitas transaksi e-money kita, pemerintah dapat mengawasi setiap nominal dan jalur transaksi, jika terdapat kejanggalan maka pihak pemerintah akan mendatangi ID terkait. Begitu pula tentang pajak yang akan kita terima, baik itu pajak penghasilan ataupun pajak lainnya dapat disesuaikan dengan aktivitas jumlah transaksi kita.
0 komentar: